Mencari Identitas R.A Kartini yang Sebenarnya ( Artikel Ilmiah oleh Dipa Nugraha )

Sekali - kali kita baca yang serius-serius yak mbloo, untuk menambah wawasan juga! yapz, tulisan ini saya ambil (copas = copy paste = klik klik) dari Mas Dipa Nugraha Link resmi dari tulisan ini adalah Di Balik Penciptaan Ulang Narasi Kartini: Mencari Identitas Sejati Kartini

Kalian bisa baca artikel-artikel menariknya disana, nah Langsung saja baca artikel super panjang ini! siapin kopi, susu, teh, atau cemilan! sesekali bergerak yee, biar gak kaku! ho ho
PS : Tulisan di bawah di buat oleh Sdr Dipa yang diadaptasi dari empat tulisan serial tulisan adaptatif Zen Rs (Zen Rahmat Sugito) dan memakai rujukan dari artikel Petra Mahy yang berjudul “Being Kartini”

Raden Ajeng Kartini, yang secara resmi tercatat sebagai pahlawan nasional nomor 23, bukanlah pahlawan nasional perempuan yang pertama. Posisi Kartini dalam daftar urut pahlawan nasional berada di bawah Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia, dua pejuang Aceh yang angkat senjata melawan pendudukan Belanda.

(Pahlawan nasional nomor 1 ditempati Abdoel Moeis, seorang lelaki-pengarang [alias bukan pejuang di medan perang] dari Sumatera.)

Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meuthia, dan Kartini, bersama-sama ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden [Keppres] No. 106/1964 yang ditandatangani Presiden Sukarno.

Sebelumnya, sudah ada 20 pahlawan nasional yang semuanya laki-laki. Komposisinya: 11 orang Jawa, 2 orang Sunda, 1 Betawi, 2 Batak, 1 Minahasa, 3 Melayu, 1 orang Indo (Douwes Dekker). Mayoritas di antaranya muslim, sisanya penganut Katolik dan Kristen, dan 1 ateis (Tan Malaka).

Saya sengaja membuka tulisan ini dengan paragraf yang berisi tetek-bengek nomor urut dan atribusi itu (perempuan, pengarang, pejuang yang angkat senjata, Sumatera, non-Jawa). Alasannya sederhana: wacana kepahlawan nasional di Indonesia memang sering kali diimbuhi oleh tetek-bengek atribusi macam itu.

Dan Kartini tepat sebagai contoh pokok persoalan satu ini.

Kartini Bukan Pahlawan

Seperti yang sudah saya sebutkan, ketika belum ada Kartini, Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia, daftar pahlawan nasional Indonesia hanya diisi nama laki-laki. Dan itulah sebabnya saat itu Sukarno dikritik sekaligus didesak untuk sesegera mungkin mengangkat perempuan sebagai pahlawan nasional.

Salah satu pihak yang mendesak penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional adalah Gerwani, organ perempuan di lingkungan PKI. Tiga tahun sebelum Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Gerwani bahkan sudah menerbitkan sebuah majalah perempuan yang dinamai “Api Kartini”.

Pertanyaannya: kenapa harus ada perempuan dalam daftar pahlawan nasional? Sebagaimana kenapa harus ada Batak dalam daftar tersebut? Memangnya kenapa kalau tidak ada perempuan atau Batak dalam daftar?

(Ya, Batak juga perlu disebut. Orang Batak pertama yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Sisingamangaraja XII dengan nomor urut 8. Dia ditetapkan setelah Sukarno mendengar aspirasi yang mempertanyakan kenapa tidak ada orang Batak yang jadi pahlawan nasional.)

Itu semua terjadi pada masa Soekarno. Kini, proses serupa nyaris menjadi baku karena memang prosedur penetapan pahlawan nasional memang seperti itu. Seseorang bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah melewati berbagai tahap, salah satunya usulan dari masyarakat. Hampir semua usulan itu akhirnya datang dari mereka yang merasa diwakili oleh sang-calon pahlawan (baik diwakili secara kesukuan, kedaerahan maupun tentu saja kekeluargaan).

Di sinilah letak ironinya: penetapan seorang pahlawan nasional, yang mestinya berporoskan nilai nasionalisme, justru prosesnya sering dimulai oleh perayaan regionalisme, provinsialisme, etnisitas, atau bahkan — dalam kasus Kartini, Cut Nyak Dien dan Cut Meuthia — soal jenis kelamin.

Kartini lagi-lagi menjadi persimpangan yang menarik. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional setelah ada gugatan segmentatif (“Kenapa tidak ada pahlawan nasional perempuan?”). Tetapi setelah menjadi pahlawan nasional, dia dipersoalkan dengan argumentasi yang tidak kalah segmentatif alias membawa-bawa regionalisme. Kartini orang Jawa, dan kepahlawanannya dipandang sebagai sebentuk jawanisasi.

Persoalan makin “rumit” karena tidak ada pahlawan nasional lain yang hari kelahirannya ditetapkan oleh negara sebagai hari khusus. Tidak ada Hari Cut Nyak Dien atau Hari Christina Tiahahu. Bahkan tidak ada Hari Sukarno, Hari Hatta apalagi Hari Tan Malaka yang ateis dan komunis.

Apa boleh bikin, Kartini memang sudah telanjur menjadi “kanvas” yang di berbagai zaman dan oleh berbagai kalangan pernah dan akan terus dicoreti pelbagai tafsir, kepentingan, sampai gugatan. Pendeknya, Kartini adalah objek.

Dan sebagai objek, Kartini diposisikan dan dipahami secara berbeda, mulai kalangan etisi (penganut politik etis) di masa kolonial, orang-orang kiri di masa Demokrasi Terpimpin, para teknokrat-birokrat Orde Baru, sampai para pengkritik yang mengalasdasari kritik mereka dengan visi desentralisasi seperti yang terlihat pada masa pasca-reformasi sekarang ini.

Dan Kartini tak bisa melawan coretan-coretan yang dibubuhkan pada riwayat hidupnya itu. Itulah sebabnya, dalam statusnya sebagai pahlawan, Kartini sebenarnya mengalami “penderitaan”. Kartini, sebagaimana para pahlawan nasional lainnya, mengalami “penderitaan” dibingkai, dibakukan sekaligus dibukukan.

Pendeknya, Kartini “dikanonisasi”.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial (Depsos) No.281/PS/X/2006, ada beberapa kriteria seseorang untuk bisa ditahbiskan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya: perjuangannya konsisten, mempunyai semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi, berskala nasional serta sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sang tokoh sudah meninggal.

Sepanjang proses itulah para kandidat pahlawan nasional diperiksa, diteliti, diselidiki: pendeknya dipilih, dipilah, diselidiki “secara klinis” untuk memastikan tidak ada virus, bakteri, cela dan dosa yang terlalu signifikan untuk diabaikan.

Tapi itu saja tak cukup. Begitu seseorang ditetapkan sebagai pahlawan, ada penambahan elemen-elemen yang dianggap bisa memperkokoh kekuatan naratifnya. Penambahan elemen itu bisa berupa pemilahan dan penyempurnaan foto atau lukisan si tokoh, mereproduksi serta menyebarkannya melalui banyak medium (terutama buku pelajaran atau biografi ringkas yang disebarkan ke sekolah), hingga ritual-ritual yang diulang pada momen penting dalam kehidupan si tokoh yang relevan untuk ditonjol-unggulkan.

Jika kita cermati gambar wajah para pahlawan nasional, terutama para pahlawan dari era sebelum dikenalnya fotografi, paras mereka rata-rata tampak meyakinkan, seakan tak mengandung keraguan. Wajah mereka memancarkan pamor keagungan. Gambaran auratik adalah bagian dari kanonisasi kepahlawanan nasional yang direproduksi terus-menerus itu.

Silakan ketik “RA Kartini” di mesin pencari. Anda akan disuguhkan ribuan foto Kartini yang berdaya auratik itu. Itulah Kartini yang yang telah dikanonisasi, Kartini semata-mata sebagai objek. Padahal, jika membaca surat-surat Kartini dengan lebih peka, dengan mudah Anda akan menemukan banyak keraguan, kebimbangan, kekalahan dan penderitaan. Dan Kartini memang wafat dalam situasi tragis seperti itu.

Pertanyaannya: masih bisakah memandang Kartini sebagai subjek?

Saya kira itu masih dimungkinkan jika bisa melepaskan selubung kepahlawanan yang melekat pada dirinya. Selama dibicarakan dalam selubung kepahlawanannya, selama itu pula Kartini akan terus menjadi objek, bahkan kendati posisi Anda sedang mengkritiknya sekalipun. Karena, baik membela maupun menggugat kepahlawanan Kartini sebenarnya berangkat dari posisi yang serupa: memperlakukan Kartini sebagai objek.

Maka tak ada salahnya saya bilang: Kartini bukanlah pahlawan, dia manusia biasa saja. Mudah-mudahan ini adalah sikap paling adil yang bisa saya berikan padanya.

Kartini ‘Bikinan’ Belanda

Sebagai narasi, Kartini memang dibikin oleh orang-orang Belanda. Dan inilah salah satu soal (atau “sial”?) utama yang merongrong narasi Kartini. Apa bisa kita kenal Kartini jika Belanda tak membuatkan narasi tentangnya?

Kartini sudah dikenal oleh banyak orang Belanda sebelum ajal menjemputnya pada 17 September 1904. Pembicaraan tentangnya sudah muncul sejak dia mulai menulis di beberapa surat kabar — tentu saja dalam bahasa Belanda.

Ketika dia meninggal, beberapa surat kabar memberitakannya. Bagaimanapun, Kartini sudah menjadi figur. Setidaknya dia adalah istri seorang bupati — istri utama Raden Djojoadiningrat, tapi bukan istri yang pertama. Tapi waktu itu belum ada gelagat Kartini akan menjadi sebuah narasi yang menonjol. Beberapa surat kabar hanya menulis ala kadarnya tentang kematian Kartini.

Saya ambil contoh berita di surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad dan Het Niuews van den Dag voor Nederlandsch-Indie. Pada hari yang sama, 31 Desember 1904, dua surat kabar itu menurunkan daftar orang-orang yang meninggal di tahun 1904. Di situ Kartini disebut dengan nama “Raden Ajoe Djojo Adiningrat Kartini, echgenoote van den Regent van Rembang.”

Narasi Kartini mulai dianyam canggih menyusul penerbitan surat-surat Kartini yang diterbitkan oleh J.H. Abendanon[ pada 1911. Surat-surat itu diterbitkan di Belanda di bawah judul Door Duisternis Tot Licht.

Buku itu dengan cepat direspons publik, mula-mula di Belanda lalu merembet ke Hindia-Belanda. Ulasan buku itu banyak ditulis di surat kabar di Belanda, iklan-iklan tentang buku itu tersebar di banyak surat kabar. Saya menemukan sepucuk iklan yang menjual buku Kartini di surat kabar De Tijd (The Times) pada Juni 1911.

Respons positif atas penerbitan buku itu bisa dirangkum dalam kalimat: “Lihatlah, kami orang Belanda juga bisa melahirkan pribadi pintar dan tercerahkan”. Belanda memang berkepentingan memunculkan pribadi maju dari negeri jajahan demi kepentingan kampanye politik etis mereka, untuk membuktikan bahwa pemerintah kolonial mereka tidak kalah dengan Inggris di India dalam hal memajukan rakyat terjajah.

Itulah sebabnya, dua tahun sejak penerbitan surat-surat Kartini, orang-orang Belanda yang sedang giat-giatnya mempromosikan gerakan memajukan rakyat terjajah melalui pendidikan segera membuat Yayasan Kartini, yang salah satu proyeknya adalah mendirikan sekolah Kartini di Semarang. Dan peristiwa itu diliput secara besar-besaran oleh surat kabar bergengsi di Belanda.

Saya menemukan arsip surat kabar Der Leeuwarder Courant (surat kabar yang terbit sejak 1752) yang melaporkan tentang Sekolah Kartini pada edisi Minggu, 21 Juli 1913. Tak tanggung-tanggung, laporan berjudul “Kartini Scholen” itu nyaris memakan satu halaman penuh — dan itu diterbitkan di halaman muka. Di sana dituliskan betapa Yayasan Kartini akan menjadi organisasi menyebar di seluruh negeri untuk memajukan pendidikan di negeri terjajah.

Sejak itulah Kartini sebagai narasi mulai mencuat. Buku surat-surat Kartini diterbitkan terus-menerus dan juga terus diperbincangkan. Yayasan Kartini di Belanda bekerja dengan bagus untuk mempopulerkan narasi tentang Kartini ini.

Dan “wabah narasi Kartini” pun dengan cepat menyebar ke Hindia Belanda, tanah kelahiran Kartini. Saya menemukan secarik iklan di surat kabar De Sumatra Post edisi 28 Januari 1914 yang berisi promosi berbagai jenis kalender. Salah satu kalender yang dijual adalah “Raden Kartini Kalender” yang dijual seharga 1,75 gulden.

Jadi, jauh sebelum artis-artis cantik nan molek (kadang dalam pose seksi di atas motor/mobil) dijadikan model kalender seperti yang sering kita lihat sekarang, Kartini sudah lebih dulu muncul dalam kalender.

Iklan ini jelas menunjukkan narasi Kartini sudah hadir bukan hanya secara tekstual, tapi juga visual. Soal kalender Kartini inilah yang luput dari penelitian Petra Mahy[v] yang melacak narasi Kartini dalam media cetak. Narasi Kartini secara visual sudah ada sejak 1914.

Dan itu terus berlanjut. Pada parade perayaan 50 tahun Ratu Wilhelmina, organisasi pemuda Jong Java menampilkan episode Kartini di sebuah truk/gerobak besar dengan Sujatin Kartowijono (aktivis perempuan yang kelak ikut menginisiasi Kongres Perempuan pertama) memerankan sosok Kartini. Sujatin saat itu mengenakan kebaya dan sanggul, seperti potret Kartini yang kita kenal sekarang, dan itulah barangkali awal mula citra Kartini sebagai perempuan Jawa dimulai secara visual.

Sejak itu, dalam semua perayaan mengenang Kartini di tahun-tahun berikutnya, potret besar Kartini yang berkebaya dan bersanggul tak pernah absen dipajang.

Narasi Kartini semakin kokoh dalam tatanan sosial pada 1929. Tahun itu tepat 50 tahun kelahiran Kartini. Dan untuk merayakannya banyak sekali acara mengenang Kartini. Di Sekolah Perempuan van Deventer di Solo, acara itu dihadiri oleh banyak pejabat penting. Di Purworejo, seperti dilaporkan surat kabar Bataviasch Nieuwhblad edisi 16 April 1929, organisasi Wanito Oetomo menggelar acara mengenang 50 tahun Kartini. Salah satu acaranya adalah dengan mengheningkan cipta selama semenit.

Perayaan 60 tahun Kartini pada 1939 juga dirayakan, kali ini bahkan di luar Jawa. Organisasi Kaoetamaan Istri di Medan menggelar acara yang sama. Seperti ditunjukkan Petra Mahy, organisasi Kaoetamaan Istri bahkan menerbitkan majalah edisi khusus yang membahas Kartini dan mengklaim bahwa perayaan Hari Kartini sudah dirayakan di mana-mana.

Surat kabar De Indische Courant edisi 25 April 1939 menurunkan laporan berjudul “Kartini Herdenking” (Perayaan Kartini). Perayaan 60 tahun Kartini disebut-sebut disokong oleh pemerintah kolonial dengan gegap gempita.

Kilas balik kemunculan dan penahbisan Kartini sebagai narasi yang saya lakukan ini bisa menjelaskan bagaimana Kartini adalah “anak kesayangan semua orang” bahkan sejak era kolonial Belanda.

Parafrase “anak kesayangan semua orang” ini perlu digarisbawahi untuk menegaskan kekhususan posisi Kartini dalam historiografi Indonesia.

Kenapa? Karena setelah Indonesia merdeka, narasi ketokohan Kartini yang dibikin Belanda ini tidak dihapuskan oleh para intelektual Indonesia. Tidak banyak sosok yang dipuji dan disokong sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia merdeka sekaligus.

Padahal, salah satu fase penting dalam perkembangan ilmu sejarah di Indonesia adalah proyek nasionalisasi historiografi. Dalam proyek ini, dekonstruksi terhadap sejarah Hindia Belanda dilakukan. Apa yang dulu dalam sejarah kolonial dianggap sebagai pengacau dan perusuh (misalnya Diponegoro), dalam proyek nasionalisasi historiografi ini diputarbalikkan sedemikian rupa menjadi para pahlawan penuh jasa dan sarat pahala.

Tetapi Kartini berbeda. Kartini tetap diperlakukan secara hormat walau pun semua tahu narasi Kartini ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dalam kampanye keberhasilan politik etis mereka.

Yang dilakukan oleh para intelektual Indonesia pasca-kolonial bukan menghapuskan narasi Kartini, tapi mengambilalihnya, lantas memodifikasi sedemikian rupa dan ujung-ujungnya sama: Kartini semakin kokoh sebagai narasi.

Inilah Kartini yang dibentuk, disunting dan direka-ulang oleh mereka yang merasa berkepentingan terhadapnya. Dan Kartini tak bisa melawan atau menanggapi pembentukan narasi tentangnya. Dia sudah terbujur kaku di kuburnya. Yang tersisa tinggal cerita — dan dalam hal Kartini, ini jenis cerita yang belum usai.

Bagaimana cara modifikasi terhadap Kartini sebagai narasi ini dilakukan di masa pasca-kolonial? Akan saya uraikan dalam pemaparan saya berikutnya.[vi]

Kartini ‘Menjadi’ Gerwani

Proklamasi kemerdekaan segera diikuti merebaknya semangat anti-kolonialisme. Segala yang berbau kolonial dipersoalkan dan ditentang.

Tapi tidak dengan Kartini. Anak emas kaum etis kolonial ini tidak dihapus namanya, tapi diambil-alih sekaligus dikukuhkan peranannya dengan lebih jelas dalam sejarah Indonesia.

Tidak butuh waktu lama proses pengambil-alihan Kartini dari wacana kolonial ke wacana nasional. Pada Kongres Perempuan Nasional yang digelar 4 bulan setelah proklamasi, Kartini sudah “gentayangan” dalam pidato-pidato para peserta. April 1946, belum setahun umur Indonesia merdeka, perayaan Hari Kartini sudah digelar.

Sejak itu, narasi Kartini di masa pasca-kolonial tak bisa lagi dihentikan. Ketika itu narasi tentang Kartini hampir sama dengan yang direproduksi di masa kolonial. Kartini disebut sebagai pejuang hak pendidikan perempuan dan (tentu saja) emansipasi perempuan. Nyaris tidak ada yang baru.

Modifikasi terhadap narasi Kartini justru dilakukan oleh gerakan kiri di Indonesia. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) bertanggungjawab atas pembubuhan elemen anti-feodalisme dan anti-kolonialisme ini. Dua organisasi yang berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) gigih berkampanye mengenai Kartini sebagai perempuan yang bukan hanya memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan, tapi juga pejuang anti-feodalisme dan anti-kolonialisme.

Gerwani perlu dicatat lebih khusus dalam pokok soal ini. Mereka bukan hanya menerbitkan sebuah majalah khusus perempuan kelas menengah yang dinamai Api Kartini, tapi bahkan mendaku dirinya sebagai penerus cita-cita Kartini.

Pada 1965, tahun-tahun yang disebut “ibu pertiwi sedang hamil tua” itu, DPP Gerwani melansir pernyataan di Harian Rakjat: “Gerwani sebagai penerus tjita-tjita dan jedjak perdjuangan Kartini dan Clara Zetkin jang dalam meningkatan diri menjesuaikan dengan proses kristalisasi politik dewasa ini, merupakan gerakan emansipasi jang menghimpun wanita Komunis dan progresif non Komunis….”

Di situ Kartini disejajarkan dengan Clara Zetkin, perempuan komunis dari Jerman yang menginisiasi Hari Perempuan Internasional. Lewat Zetkin inilah bisa dikatakan bahwa Hari Perempuan Internasional pada mulanya berakar pada gerakan sosialis, bukan gerakan feminis.

Saya pernah melihat sebuah foto di surat kabar De Waarheid (yang terbit di Amsterdam) edisi 12 Mei 1954 yang menggambarkan suasana kongres Women’s International Democratic Federation (organisasi yang dibentuk di Paris pada 1945). Dalam foto itu terlihat Rie Lips-Odinot (seorang anggota parlemen Belanda dari Partai Komunis) berpidato tentang kunjungannya ke Indonesia. Di latar belakang Rie Lips yang sedang berdiri di podium, terlihat potret Kartini terpasang di sebelah kiri dan Clara Zetkin di kanan.

Pensejajaran Kartini dengan Zetkin inilah yang membuat nama Kartini mencuat ke dunia internasional –khususnya gerakan kiri– dan tak lagi menjadi monopoli orang-orang moderat Belanda yang diwakili kaum etisi yang mengkampanyekan politik asosiasi (kerjasama antara bumiputera dan Belanda).

Tak heran jika ulasan tentang Kartini banyak dimuat di terbitan-terbitan organisasi berhaluan kiri. Surat kabar Het Vrije Volk, yang mengklaim sebagai suara kaum sosialis demokrat, pernah menurunkan potret Kartini yang di bawahnya tertulis kalimat: “revolutionnaire denkbelden” (ide-ide revolusioner).

Jika orang-orang kiri di Indonesia mencoba mengambil-alih narasi Kartini dari genggaman politik kolonial, maka orang-orang kiri di Belanda juga melakukannya. Proses itu berjalan paralel.

1964 menjadi puncak perayaan Kartini “resmi” menjadi orang kiri. Di tahun itulah, melalui Kepres RI No 108 Tahun 1964 yang dirilis pada 2 Mei 1964, Kartini sah menjadi pahlawan nasional.

Tampaknya Keppres itu sudah bocor sebelum secara resmi dirilis. Dua pekan sebelumnya, para perayaan Hari Kartini, Gerwani dan Gerwis merayakannya secara besar-besaran, termasuk di kedutaan-kedutaan Indonesia di negara-negara Eropa Timur. Edisi 25 April 1964 koran Harian Rakyat, yang redaksinya dipimpin oleh Njoto, memberitakan perayaan Hari Kartini di Moskow, Bukares, Praha dan Kuba.

Cara mudah Untuk memahami argumentasi Kartini sebagai simbol perempuan kiri adalah dengan menyimak buku “Panggil Aku Kartini Saja” yang ditulis dengan penuh semangat oleh Pramoedya Ananta Toer, orang yang menjadi master-mind Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).

Lewat buku yang diterbitkan pada 1962 itu, dia mencoba meyakinkan pembacanya bahwa narasi Kartini yang disusun oleh Belanda itu terlalu menyederhanakan Kartini. Mula-mula Pram menggeledah operasi politik etis kolonial terhadap Kartini, sebagaimana dia membongkar kesengajaan pemerintah praktik membenamkan nama Tirto Adhi Soerjo[viii] lewat buku “Sang Pemula” dan tetralogi Pulau Buru.

Bagi Pram, Kartini dan Tirto sama-sama korban politik kolonial. Jika Kartini disederhanakan oleh keluarga Abendanon, maka Tirto dibenamkan oleh Dr. Rinkes. Oleh Abendanon, urai Pram, Kartini hanya ditampilkan sebagai pribadi yang peduli dengan pendidikan, dan itu pun pendidikan dalam konteks politik etis kolonial yang mengedepankan gagasan politik asosiasi (kerjasama erat nan mesra antara rakyat terjajah dan penjajahnya).

Pramudya Ananta Toer, penulis fiksi terbaik Indonesia dan seorang peneliti sejarah Kartini yang pendapatnya tentang ‘narasi Kartini buatan Abendanon’ (1962) kemudian nampaknya selaras dengan kesimpulan ‘historical Kartini’ penelitian terpisah oleh Jean Stewart Taylor (1976) (Credit: cityfukuok.lg.jp/fu-a)

Dengan menelusuri surat-surat dan dokumentasi yang bisa didapatkan tentang Kartini, Pram mencoba menunjukkan bagaimana Putri Jepara ini sudah memiliki benih-benih nasionalisme. Ditunjukkannya kutipan-kutipan yang menguraikan pendapat Kartini tentang kesetiakawanan yang melintasi ras, etnis dan agama. Tentu saja Pram tak lupa mengisahkan bagaimana Kartini melepaskan jatah beasiswa miliknya dan mengusulkan kepada Abendanon agar memberikannya pada seorang pemuda Minang yang cerdasnya tak ketulungan: Agus Salim.

Dengan agak tertatih-tatih, Pram menempatkan semuanya itu guna membangun argumentasi Kartini sebagai prototipe manusia Indonesia yang sudah memeram spirit anti-kolonialisme dalam pikirannya.

Selanjutnya, kali ini dengan argumentasi yang lebih meyakinkan, Pram menjlentrehkan pikiran-pikiran Kartini yang mengutarakan semangat anti-feodalisme. Pram mengutip ucapan Kartini: “Tiada yang lebih gila dan bodoh daripada melihat orang, yang membanggakan asal keturunannya itu.”

Dan itu tak cuma diucapkan. Ia mempraktekkannya langsung. Ia menolak dipanggil Raden Ajeng. Ia juga melarang adik-adiknya untuk menyembah dan membungkuk jika hendak berlalu di depannya, suatu aturan yang sebenarnya menjadi norma yang pantang dilanggar di rumah Kartini. Tapi toh ia lakukan juga. Kartini juga tegas mengatakan bahwa adat yang dihayatinya hanya kewajiban menghormat pada orang tua. Selain dari itu ia kritik habis.

Anti-kolonialisme dan anti-feodalisme adalah dua pokok wacana yang saat itu sedang ditonjolkan dalam diskursus politik di Indonesia, terutama oleh orang-orang kiri dan khususnya PKI. “7 setan desa dan 3 setan kota” adalah mereka-mereka yang dianggap merepresentasikan watak kolonial dan feodal.

Dengan jitu, Pramoedya menggunakan judul “Panggil Aku Kartini Saja”. Judul itu sebenarnya diambil dari ucapan Kartini sendiri (lengkapnya: Panggil aku Kartini Saja — itulah namaku). Melalui judul itu, Pram merangkum pandangan orang-orang kiri terhadap Kartini hanya dalam 4 kata saja.

Melalui parafrase itu, Kartini (di)hadir(kan) sebagai pribadi yang merdeka, mandiri, muncul sebagai subjek yang lolos dari pelbagai atribusi. Ya, panggil dia Kartini saja, tanpa embel-embel Raden Ajeng (saat masih gadis) atau Raden Ayu (saat sudah beristri) atau Nyonya/Mevrouw Djojoadiningrat (Bupati Rembang yang jadi suaminya), dan mungkin juga tanpa embel-embel pahlawan nasional.

Maka pada masa puncak kejayaan Demokrasi Terpimpin, Kartini pun berhasil “ke luar” dari dalam rumah, masuk ke area publik, dan menjadi orang yang dinarasikan sebagai manusia yang sangat sadar politik. Ini paralel dengan kondisi gerakan dan organisasi perempuan saat itu yang memang sangat melek politik.

Setelah pembantaian para jenderal di Lubang Buaya, gerakan perempuan mengalami titik balik. Seiring dengan dihancurkannya PKI dan Gerwani, baik secara politik maupun fisik, gerakan perempuan pun digelandang paksa untuk kembali mendekam di dalam rumah. Tidak ada lagi politik, yang ada hanya urusan domestik.

Apakah Kartini lantas dilenyapkan? Sama sekali tidak. Orde Baru ikut-ikutan mengambil-alih Kartini dan ikut memodifikasi narasi Kartini. Dalam narasi ini, Kartini “disempitkan” hanya menjadi ibu — dan lebih spesifik lagi: ibu yang bersanggul dan berkebaya.

Sejak itulah, menyitir istilahnya Saskia Weiringa,[ix] seorang spesialis dalam sejarah perempuan Indonesia, Kartini tampil sebagai “kuntilanak wangi”.

Kartini pun kembali ke dapur, sumur dan kasur.

Kartini sebagai ‘Kuntilanak Wangi’

Tidak ada kalimat “ibu kita Kartini” dalam lirik lagu yang ditulis oleh WR. Soepratman.

Setelah meliput Kongres Perempuan I yang digelar di Yogyakarta pada 1928, WR. Soepratman terinspirasi untuk menulis lagu tentang Kartini. Soepratman menulis lirik yang bunyinya (dan judulnya) “Raden Ajeng Kartini….”, bukan “Ibu kita Kartini…”.[x]

Di masa Sukarno, judul dan lirik itu diubah menjadi “Ibu kita Kartini”. Pengubahan judul dan lirik lagu itu tak lain dan tak bukan untuk menghilangkan elemen feodalisme dari narasi Kartini — dan dengan itulah sebenarnya dilakukan sebentuk kekerasan terhadap kisah hidup Kartini.

Feodalisme dan kolonialisme adalah dua simpul yang jadi lawan utama gerakan-gerakan kiri pasca Indonesia merdeka sampai kejatuhan Soekarno. Menghapuskan embel-embel Raden Ajeng pada Kartini adalah bagian dari pertarungan politik dan ideologi di masa itu.

Yang tidak pernah diduga oleh Sukarno dan gerakan-gerakan kiri di masa itu adalah Orde Baru dengan tidak kalah canggihnya mengambil-oper dan memodifikasi narasi “ibu kita Kartini” ini untuk mengkreasi tafsir mereka terhadap Kartini dan perempuan Indonesia.

Perlu dicatat lebih dulu bahwa Sukarno dan gerakan kiri di masa itu juga berkepentingan dengan wacana “ibu”. Di tengah kampanye anti-nekolim yang jadi kosa kata utama Sukarno masa itu, “ibu” diletakkan sebagai bagian dari gerakan revolusioner yang bukan hanya sangat sadar politik, tapi juga progresif.

Lagi-lagi Pramoedya ambil bagian dalam pertarungan politik-ideologi ini. Pada 1956, dia menerjemahkan dan menerbitkan novel Maxim Gorky yang berjudul “Ibunda”. Novel ini menceritakan seorang janda yang anaknya menjadi aktivis bawah tanah. Alih-alih melarang, sang ibu malah menyokong kegiatan anaknya dan bahkan ikut terlibat dalam aktivitas revolusioner.

Novel ini bisa menggambarkan bagaimana bandul politik saat itu memandang peran ibu: sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan menuntaskan revolusi yang belum selesai. Ibu yang mau ke luar dari kasur, dapur dan sumur untuk ikut memanggul tugas revolusi.

Orde Baru tidak menghapus konsep “ibu” dari narasi Kartini, tapi memodifikasinya sedemikian rupa dengan cara mengirim “ibu” dan Kartini kembali ke dalam rumah, fokus mengurus kasur, dapur, sumur, dan mendampingi anak dan suami. Jika pun harus ke luar rumah untuk beraktivitas/berorganisasi, itu harus bersama organisasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) atau Dharma Wanita.

Tidak ada alternatif lain. Gerwani sudah dihancurkan secara fisik maupun organisasi. Secara fisik anggotanya ditangkap, dipenjara dan banyak mengalami pelecehan seksual di dalam tahanan. Secara organisasi dilarang dan dicitrakan sebagai lonte-lonte tak tahu adat.

Sementara Perwari, organisasi yang dipimpin seorang progresif bernama Soejatin Kartowijono, yang sebelumnya sangat keras menentang poligami dan gigih berbicara tentang pemiskinan perempuan, pelan tapi pasti dimandulkan. Dan pada 1975, secara resmi Perwari “dikandangkan” dengan dijadikan organisasi di bawah Golkar.

Narasi Kartini pun mengalami penyuntingan untuk yang kesekian kalinya. Semua teks resmi negara, termasuk yang menjadi bahan ajar di sekolah, membabat habis kisah-kisah tragis Kartini. Tidak ada cerita tentang Kartini sebagai korban poligami. Di buku ajar saat itu, mustahil mendapatkan kisah bagaimana Kartini takluk secara tragis terhadap poligami ini.

Ini bisa dimaklumi karena Orde Baru, tentu saja berkat campur tangan Sang Nyonya Besar Siti Hartinah, sangat membenci poligami. Pemerintah mempersulit bagi pegawai pemerintah yang ingin berpoligami. Banyak syarat yang harus dipenuhi: mulai izin dari istri pertama, surat keterangan penghasilan dan izin dari pejabat serta atasan.

Maka membabat habis cerita Kartini sebagai korban poligami menjadi keharusan. Apa kata dunia jika pahlawan yang jadi simbol ibu yang sempurna itu justru menjadi korban poligami yang saat itu sangat dibenci Sang nyonya Besar?

Maka jika Gerwani dan organisasi Women’s International Democratic Federation pernah menyandingkan potret Kartini dengan Clara Zetkin (perempuan komunis Jerman), di masa ini potret Kartini disandingkan dengan Sang Nyonya Besar.

Suharto menyempurnakan pensejajaran antara Kartini dengan istrinya itu pada 30 Juli 1996 dengan mengeluarkan Kepres yang menetapkan Siti Hartinah sebagai pahlawan nasional. Bayangkan: wafat pada 28 April 1996, 32 hari kemudian almarhum langsung jadi Pahlawan Nasional.

Inilah Kartini yang disunting dan dimodifikasi oleh Orde Baru. Kartini yang sepenuhnya diletakkan sebagai ibu”, bukan perempuan. Dan dengan itulah posisi perempuan dikonstruksi semata sebagai pendamping lelaki/suami, sebagai pengasuh anak dan pengayom keluarga.

Tidak ada “perempuan”, yang ada hanyalah “ibu” dan “istri”. Maka perempuan yang baik haruslah “ibu yang baik” dan “istri yang setia”. Perempuan yang berkeliaran di jalanan untuk menuntut hak adalah perempuan binal yang melanggar kodrat dan fitrahnya — atau bahkan disudutkan sebagai penerus lonte-lonte Gerwani.

Inilah yang terjadi dengan Karlina Leksono, dkk., dari kelompok Suara Ibu Peduli yang berunjukrasa di Bunderan HI pada awal 1998. Mereka memprotes kenaikan harga sembako dan harga susu. Mereka ditangkap karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Julia Suryakusuma menyebut konsep perempuan ala Orde Baru ini sebagai “ibuisme negara”. Dalam konsep ini, perempuan diletakkan melulu dalam fungsi “reproduksi” dan “melayani”.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengkanonisasi (standardisasi) perempuan itu berdasar 5 fungsi: meneruskan keturunan, sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, sebagai pengurus keluarga, penambah penghasilan suami, dan anggota masyarakat.

Fungsi kelima sebagai anggota masyarakat ini oleh Orde Baru distandarkan dengan keterlibatan dalam organisasi-organisasi resmi, seperti PKK dan Dharma Wanita. Dan dengan itulah, perempuan dan ibu dipaksa menjadi bagian operasi kekuasaan guna memobilisasi suara Golkar dalam Pemilu.

Di level elite, biasanya istri dari pejabat-pejabat tinggi, perempuan-perempuan ini menampilkan gaya hidup mewah, dengan pakaian dan perhiasan yang wah dan badan yang semerbak mewangi parfum dari luar negeri. Tiap kali suaminya yang pejabat tinggi bepergian, ke daerah atau ke luar negeri, istri-istri ini ikut wara-wiri. Saskia Weiringa, peneliti spesialis sejarah gerakan perempuan di Indonesia, mengungkapkan bagaimana orang-orang yang tak suka dengan polah itu menyindirnya dengan ejekan “kuntilanak wangi”.[xi]

Perlawanan terhadap narasi Kartini ala Orde Baru ini bukannya tidak dilakukan. Menariknya, perlawanan ini seringkali mendompleng perayaan Hari Kartini. Saya akan contohkan beberapa.

Pertama, tulisan Prof. Harsja W. Bachtiar pada 1979, “Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita”, bukan hanya menggugat penokohan dan mitologisasi Kartini, tapi juga menyebutkan nama-nama lain yang dianggapnya lebih layak: Ratu Tajul Alam Safiatun dari Aceh dan Siti Aisyah We Tenriolle dari Sulawesi Selatan.

Uraian Prof. Harsja itu sampai sekarang masih dikutip oleh siapa pun yang merasa tak setuju dengan penokohan, kepahlawan dan mitologisasi Kartini. Dan, perlu digaris-bawahi: tulisan Prof. Harsja itu diterbitkan dalam rangka mengenang 1 Abad Kartini.

Kedua, banyak demonstrasi dilakukan di akhir-akhir kekuasaan Soeharto dilakukan juga di Hari Kartini. Pada 21 April 1995, para aktivis perempuan berunjukrasa menuntut pembubaran Menteri Peranan Wanita yang dianggap tak berhasil membela kepentingan perempuan.

Pada 21 April 1998, sebulan jelang lengsernya Soeharto, demonstrasi meledak di mana-mana. Mahasiswa memanfaatkan momen Hari Kartini untuk memperluas jangkauan aksinya ke kaum ibu dan perempuan.

Dengan itulah, publik mencoba mengambil-alih monopoli atas narasi Kartini dari genggaman Orde Baru dan berhasil.

Itulah sebabnya saya bisa leluasa menulis artikel ini dan itu pula alasannya kenapa Anda, pembaca sekalian, bisa dengan bebas berpendapat tentang Kartini. ( Dipa Nugraha )

Tambahan

Jikasanya ada yang bertanya apakah Kartini layak dianggap pahlawan atau tidak tepat dipahlawankan?

Menjawab pertanyaan tersebut tidaklah mudah. Ada tarik menarik kepentingan di dalam penyebutan seseorang menjadi pahlawan. Kartini adalah salah satu contoh.

Keputusan Presiden Sukarno menjadikan Kartini sebagai pahlawan besar kemungkinan didasari oleh pertimbangan pragmatis dan politis:

Tahun 60-an Presiden Sukarno didesak untuk mengumumkan pahlawan perempuan karena belum ada juga pahlawan perempuan di daftar pahlawan nasional (lih. Petra Mahy, “Being Kartini” (2012))

Ketika hendak mengumumkan pahlawan nasional perempuan, Sukarno tidak serta merta mengangkat Kartini. Ia juga mengangkat pahlawan lain yang memang benar-benar melawan Belanda. Saat itu Kartini diangkat sebagai pahlawan bersama Cut Nyak Din dan Cut Mutia. Sukarno tidak mungkin tidak tahu bagaimana Kartini memang begitu heroik karena endorsement ethici movement Belanda.

Di dunia Internasional, Kartini terlanjur dikenal sebagai perempuan pejuang kebebasan. Tentu saja jika dianalisis di dalam konteks poskolonial dan kajian orientalisme, Kartini adalah simbol superioritas Barat terhadap Timur yang masih “kolot dan terkekang”. (bdk. Jean Stewart Taylor, “Raden Ajeng Kartini” (1976) dan Michael Hawkins, “Exploring Colonial Boundaries” (2007)). Kartini di dunia Barat merupakan trofi justifikatif bahwa peradaban Barat adalah superior sedangkan Timur adalah terbelakang. Sukarno akan tampak konyol ketika tidak mengangkat Kartini padahal Kartini sudah terlanjur kuat di dunia Internasional sebagai salah satu feminis dari Indonesia. Pun meski demikian, otentisitas Kartini -lepas dari narasinya diciptakan oleh politikus ethici Belanda- adalah bagaimana ia menjadi transisi tradisi relasi gender ala Timur menuju ala Barat.

Di dalam negeri, Sukarno juga akan tampak konyol ketika ia tidak mengangkat Kartini sebagai pahlawan nasional. Ingat bahwa politik Etis berhasil menghasilkan Kartini Schools di beberapa daerah dan perayaan akan Kartini (warisan Belanda) telah menjadi kebiasaan di beberapa daerah di Jawa, Kalimantan, dan Sumatra (lih. Mahy, “Being Kartini” (2012)), hendak pragmatis maka Kartini juga dipilih sebagai pahlawan nasional. Mengenai kemudian menjadi “pahlawan” yang diperingati hari lahirnya, sekali lagi, semua kembali kepada tradisi yang diwariskan politik etis Belanda yang telah berlangsung bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kartini sudah terlanjur “bisa” diterima sebagai pahlawan oleh perempuan di beberapa daerah zonder figur historisnya adalah ciptaan Belanda (bdk. Jean Stewart Taylor, “Raden Ajeng Kartini” (1976), Pram, Panggil Aku Kartini Saja (1962)).

Bagi Sukarno, menurut saya, Kartini adalah figur perempuan transisi dari masa kolonial menuju Indonesia yang mampu beradaptasi dengan modernitas yang ditawarkan Barat tanpa merasa kaku atau ricuh. Ada keuntungan pragmatis pembentukan imaji identitas perempuan nasional jika Kartini ditampilkan sebagai perempuan pahlawan karena Kartini saat itu “sudah jadi” sebagai tokoh perempuan (bdk. perubahan imaji tentara di UK, Helen B. McCartney, “Hero, victim or villain? The public image of the British soldier and its implications for defence policy” (2011))

Pembenturan Kartini dengan tokoh pahlawan semisal Cut Nyak Dien adalah hal yang memang tidak terelakkan di tengah isu lama mengenai Islam, Negara, Tafsir Poskolonial, dan Jawanisasi sebagaimana endusannya bisa kita tengok selintas di dalam buku karya Jacqueline Aquino Siapno yang berjudul Gender, Islam, Nationalism and the State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance (2002). Beberapa hal mengenai Kartini dengan milieunya, pergulatan pikiran antara Barat dan Timur, pernikahan dengan tidak menikah, serta keningratan dan Belanda di hadapannya dapat dibaca di dalam buku Toward a Humanist Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin (2009). Membaca ulang sepak terjang Kartini dan pemahlawanannya dalam konteks yang saya sebutkan tadi bisa membuat argumen bahwa Kartini yang seolah-oleh dijadikan sebagai [satu-satunya] representasi nasional tokoh emansipasi wanita menjadi bisa didebatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketokohan Kartini diciptakan oleh Abendanon yang memang hendak mengegolkan agenda Politik Etis dengan pendekatan elitis (lihat Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c. 1200 (2001)) dan bukan pendekatan politis etis yang vernakular-massa sebagaimana keinginan ethici lain seperti Gubernur Jenderal van Heutsz. Tidak hanya sekali di dalam kompilasi pilihan surat-surat Kartini menunjukkan dirinya yang merupakan elit Jawa merasa menjadi terberadabkan dengan pendidikan Belanda —sesuatu yang Snouck Hurgronje sebut sebagai politik asosiasi, salah satu pilar dari politik etis— namun hendak menggantikan Kartini di dalam pembicaraan mengenai figur pahlawan emansipasi wanita Indonesia menghadapi kendala (baca: usaha ekstra keras) dikarenakan pilin kelindan narasi mengenai emansipasi wanita Indonesia selalu dan selalu kembali kepada surat-surat Kartini. Tokoh-tokoh wanita lain yang frontal kepada Belanda, tidak asosiatif dengan berkiblat pada Eropa, katakanlah, “tidak mempunyai” teks untuk dibicarakan sebanyak teks yang diciptakan Kartini dan diciptakan tentang Kartini baik demi kepentingan Belanda (baca: pengukuhan hegemoni kultural Barat) maupun demi kepentingan kita yang sudah terlanjur meneruskan tradisi pengkiblatan pembicaraan emansipasi lewat Kartini. Jika begitu kerumitannya, bisakah revisi sejarah dilakukan? Bisa saja dengan memakai salah satu strategi gerakan perempuan di dalam mengangkangi dunia patriarki —sesuatu yang ironis namun komikal— yakni terus menerus menumpuki dan menenggelamkan teks mengenai Kartini dengan “teks-teks lain yang serius” mengenai tokoh perempuan lain semisal Rohana Kudus, Cut Nyak Din, Dewi Sartika, Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, Siti Aisyah We Tenriolle, dan Rahmah el-Yunusiyah.

Javanese etiquette is both silly and terrible (to Stella, 18 Agustus 1899)

I had rather have my whole life one of the strife and sorrow than be without the knowledge which I owe to my European education (to Stella, 6 November 1899)

My future sister-in-law is already ‘tainted’ by a Western education; that will be pleasant for me. (to Mevrouw Abendanon, 8 Agustus 1903)

Kartini yang “beragama Islam” namun awam mengenai Islam karena ia sendiri mengaku bahwa tiadanya terjemahan Quran membuatnya kesulitan mempelajari Islam di dalam beberapa bagian suratnya sehingga nampak labil dalam keimanannya dan di dalam keluguannya itu terkadang mengkritik beberapa hal di dalam Islam (misal pandangannya mengenai poligami, tekdir [takdir], sembahyang istira [Istisqa’]) merupakan isu yang penting untuk disorot. Perlu dicatat bahwa di dalam kebijakan pemerintah di negeri Belanda di masa-masa Politik Etis hendak dirumusmatangkan untuk diterapkan di Indies, ada tiga kelompok kepentingan di negeri Belanda yang bermain, kaum liberal, kaum kiri, dan kaum ‘agamis’ (lihat Vickers, A History of Modern Indonesia (2005)), pemunculan Kartini sebagai priyayi wanita Jawa yang ingin dididik dan diarahkan Belanda, dekat dan asosiatif dengan Belanda (ia menyebut misalnya negeri Belanda sebagai “Motherland”), kritis terhadap budaya dan etiket Jawa, kritis terhadap Islam, memenuhi kepentingan dari tiga kelompok yang bermain di dalam Politik Etis walaupun di dalam surat-suratnya tahun di awal abad dua puluh menyiratkan bahwa Belanda dan kebudayaan Belanda tidak baik-baik amat untuk semuanya diikuti dan lain dari itu Kartini menunjukkan peningkatan spiritualitas, mencintai kehidupan perkawinan, dan sangat gembira dengan penantian akan kelahiran anaknya.